asriman.com – Bisnis Properti Itu Mudah Bagi Orang yang Ikhlas

Inilah Kenapa Anda Harus Selalu Melakukan Evaluasi Terhadap Program Marketing Proyek

Program marketing proyek perlu dievaluasi terus menerus supaya sesuai dengan target yang ditetapkan. Karena pencapaian target marketing adalah wajib hukumnya dalam pengembangan proyek

Selalu evaluasi program marketing Anda

Program marketing proyek yang sudah dijalankan harus selalu Anda evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Bisa tiap minggu, tiap 3 hari sekali bahkan tiap hari.

Tujuannya adalah supaya dapat diketahui apakah strategi marketing yang diterapkan tersebut berjalan efektif atau malah tidak menghasilkan penjualan sesuai target.

Jika dengan pola marketing yang sudah dilakukan penjualan sudah bagus maka itu harus dipertahankan dan sedapat mungkin harus ditingkatkan.

Tapi jika penjualan gagal memenuhi target maka harus ada evaluasi dan perbaikan supaya penjualan sesuai dengan perencanaan dan ekspektasi.

Evaluasi dilakukan dalam bentuk meeting harian, mingguan atau bulanan. Dalam rapat evaluasi akan ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan.

Seperti, apakah tenaga marketing yang perlu diberi insentif, harga produk yang kemahalan, langgam desain yang perlu menyesuaikan dengan selera kekinian, anggaran yang perlu ditambah, besarnya uang muka dan angsuran yang musti diutak-atik lagi, proyek musti ikut pameran perumahan, penawaran kepada konsumen kolektif, harus membangun rumah contoh, atau bahkan Anda harus merubah strategi marketing.

Memberikan insentif tambahan kepada tenaga marketing

Pemberian insentif kepada tenaga marketing bisa juga dilakukan untuk menambah semangat mereka bekerja

Dalam meeting evaluasi mungkin saja ternyata tenaga marketing kurang semangat dalam bekerja karena mereka merasa tidak ada dorongan yang kuat dalam bekerja. (more…)

Strategi Kerjasama Pembangunan Perumahan antara Investor, Developer dan Pemilik Lahan

Untuk membangun sebuah proyek properti dapat dilakukan secara kerjasama antara beberapa pihak, yaitu investor, pemilik lahan dan developer sebagai pengelola proyek

Harga tanah semakin mahal

Semakin hari harga tanah semakin mahal karena memang tidak ada lagi tanah yang diciptakan Tuhan. Tanah yang ada sekarang ya seitu-itunya.

Namun manusia terus bertambah dan membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, sehingga ada persaingan antar manusia dalam mendapatkan tanah untuk tempat tinggal tersebut. Semakin tinggi persaingan semakin mahal harga tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal tersebut maka orang yang berprofesi sebagai pengembang terus mambangun tempat tinggal seperti rumah atau apartemen.

Karena harga tanah semakin mahal maka untuk membangun sebuah perumahan dibutuhkan modal yang lumayan besar, terutama modal untuk menyediakan lahan tersebut.

Oleh karenanya hanya perusahaan developer yang memiliki modal besarlah yang bisa membangun sebuah perumahan atau proyek properti lainnya.

Namun tidak tertutup kemungkinan orang yang kekurangan modal dapat membangun perumahan. Salah satu strateginya adalah kerjasama dengan investor dan pemilik lahan.

Investor tugasnya adalah menyediakan modal, developer tugasnya mengelola proyek sementara pemilik lahan menyediakan lahannya untuk dibangun proyek.

Tugas seorang investor dalam sebuah proyek kerjasama lahan

Dalam pengembangan sebuah proyek properti, peran investor amat vital yaitu sebagai penyedia modal untuk proyek. (more…)

Tidak Semua Jenis Hak Tanah Dapat Dibangun Perumahan; Jenis Hak Tanah Apa Saja yang Bisa Dibangun Perumahan

Ada beberapa jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, diantaranya Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Lahan (HPL), Hak sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan.

Namun yang bisa dibangun perumahan adalah HM, HGB dan HP. Mari kita lihat pengertian masing-masing jenis hak tersebut:

Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak milik dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, bank negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagmaan, badan-badan sosial.

Hak milik dapat dibangun perumahan, tetapi jika pengembang yang akan membangun tersebut adalah perseroan terbatas (PT) HM tersebut harus diubah haknya terlebih dahulu menjadi HGB karena sebuah PT tidak dapat memiliki Hak Milik. (more…)

Proyek KSO – Kerjasama Lahan antar PT Dalam Membangun Proyek Properti

Jika sebuah perusahaan pemilik tanah tidak memiliki modal dan kemampuan dalam mengembangkan proyek maka ia bisa berkerjasama dengan perusahaan pengembang properti

Adakalanya sebuah perusahaan memiliki tanah tetapi tidak memiliki modal

Kerjasama lahan dibutuhkan jika sebuah perusahaan memiliki tanah tetapi tidak punya kemampuan dalam mengelola sebuah proyek properti.

Baik kemampuan dari sisi modal berupa uang maupun modal dari sisi SDM (sumber daya manusia) atau tenaga terampil. Secara pelaksanaan sebuah proyek properti mutlak membutuhkan modal uang dan SDM mumpuni.

Modal uang amat dibutuhkan untuk membiayai pengerjaan sebuah proyek, mulai dari mengakuisisi lahan, mengurus legalitas, persiapan lahan, pembangunan fisik, overhead dan pekerjaan lainnya. Demikian juga modal berupa tenaga terampil juga amat dibutuhkan dalam mengelola proyek agar proyek bisa berjalan dengan baik.

Modal untuk membeli tanah

Modal untuk membeli tanah termasuk porsi yang cukup besar dalam pengembangan sebuah proyek properti.

Nah, jika tanah sudah ada seperti kondisi di atas, maka penghitungan modal ini bisa dikesampingkan fokus ke modal selanjutnya.

Modal untuk mengurus legalitas

Untuk memulai pengerjaan sebuah proyek properti dibutuhkan legalitas seperti sertifikat HGB atas nama PT dan perizinan sampai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Modal selanjutnya yang dibutuhkan ketika mengembangkan sebuah proyek properti adalah modal untuk mengurus legalitas. (more…)

Bagaimana Kalau Pembeli Meminta Pengembalian DP Jika Batal Membeli Rumah

Jika pembeli membatalkan pembelian sebuah rumah ketika sudah membayar DP (Down Payment, Uang Muka) maka ia bisa saja meminta pengembalian uang DP yang sudah dibayarkannya kepada penjual.

Lihat isi PPJB

Hal ini bisa dilakukan jika tentang hal tersebut dicantumkan di dalam perjanjian. Karena ketika ia membayarkan DP harus ada perjanjian yang ditandatangani antara penjual dan pembeli.

Perjanjian tersebut sering dinamakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau sekedar kesepakatan atau MoU.

Di dalam perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan solusinya.

Misalnya ada pasal yang menyatakan bahwa penjual harus mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan jika terjadi pembatalan dalam jual beli rumah tersebut.

Sebab batalnya jual beli karena si penjual

Hal yang menentukan adalah penyebab batalnya jual beli. Jika batalnya jual beli karena kehendak penjual maka uang muka yang sudah dibayarkan harus dikembalikan seluruhnya. Dan amat wajar juga jika atas kondisi tersebut si penjual juga dikenakan denda. Besarnya denda juga dicantumkan di dalam PPJB.

Termasuk di sini penyebab batalnya jual beli adalah karena ada masalah tentang rumah tersebut, terutama masalah legalitas.

Mungkin saja sertifikatnya sedang diblokir, atau ada catatan dari pihak manapun yang menyebabkan secara hukum transaksi jual beli tidak dapat dilaksanakan. (more…)

Apakah Perlu Persetujuan Anak Ketika Seorang Ayah Ingin Menjual Tanah Atas Namanya, Sementara Istrinya Sudah Meninggal?

Terhadap pertanyaan ini harus dilihat beberapa kondisi tentang perolehan tanah tersebut apakah sebelum atau setelah menikah.

Jika diperoleh sebelum menikah

Kondisi pertama yang mungkin terjadi adalah tanah tersebut dibeli atau diperoleh si ayah sebelum menikah. Jika kondisinya seperti ini maka harta tersebut adalah harta bawaan si ayah.

Terhadap harta bawaan ini, apabila saat ini si ayah akan menjual tanah tersebut maka ia tidak membutuhkan persetujuan dari anak-anaknya.

Hal ini juga berlaku apabila yang meninggal adalah si ayah, jika itu tanah bawaan atas nama si ibu maka tidak diperlukan juga persetujuan dari anak-anaknya, karena itu adalah harta bawaan si ibu.

Terhadap perolehan tanah tersebut tidak masalah dengan cara apapun, apakah ia memperolehnya karena warisan, jual beli, hibah atau jenis perolehan lainnya.

Jika diperoleh setelah menikah

Kondisi selanjutnya adalah jika perolehan tanah tersebut setelah menikah. Maka itu menjadi harta gono gini yang menjadi harta bersama. Tidak masalah tanah tersebut atas nama ayah atau ibu. Sama saja. Mereka berhak secara bersama-sama masing-masing sama besar. (more…)

Siapa yang Wajib Membayar Pajak Jika PBB Belum Dibaliknama?

Banyak ditemui di dalam lembar SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) bahwa subjek pajak yang namanya tertera berbeda dengan pemilik saat.

Kemungkinannya adalah sebelumnya telah terjadi peralihan hak atas objek tersebut. Namun atas peralihan hak tersebut si penerima tidak mengajukan baliknama di lembar SPPT PBB tersebut.

Peralihan hak yang dimaksud di sini bisa jadi jual beli, hibah, peralihan hak karena pewarisan atau peralihan lainnya.

Pertanyaannya adalah siapa yang wajib membayar PBB atas objek tersebut. Apakah pemilik lama?

Ini bisa saja karena namanya masih tertera sebagai subjek pajak di lembar SPPT PBB.

Atau pemilik sekarang, ini yang benar. Bahwa kewajiban membayar pajak adalah pemilik dari objek pajak tersebut saat ini.

Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2):

(1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.

Nah jadi jelas terlihat di ayat (1) karena pemilik sekaranglah yang memiliki hak atas objek tersebut. Karena ia yang memiliki maka ia jugalah yang mendapatkan manfaat atas tanah dan bangunan tersebut walaupun SPPT PBB tersebut belum dibaliknama ke atas namanya. (more…)